berikut pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 adalah

berikut pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 adalah

Jawaban dari soal diatas yang termasuk kedalam pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah Ir. Soekarno sebagai presiden dan perdana menteri dengan kabinetnya yang dinamakan kabinet kerja.

 

Pembahasan

Soal tersebut diambil dari mapel PPKN tetang masa pemerintahan orde lama spesifik pada Sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi terpimpin terjadi pada selang waktu antara 1959-1965, melihat pada kabinet kerja dibentuk pada tanggal 10 Juli 1959 hingga 18 Februari 1960 masuk pada waktu pemerintahan demokrasi terpimpin.

Sebagai tambahan wawasan,

Berikut ini karakteristik dari demokrasi terpimpin :

  • Mengaburkan sistem kepartaian, bukan diperuntukkan untuk mempersiapkan diri dalam mengisi jabatan politik pemerintahan.
  • Dibentuknya DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang melemahkan lembaga legislatif dalam pemerintahan, karena proses rekrutmennya ditentukan oleh presiden.
  • Hak dasdar manusia seperti berpendapatan dan menyampaikan kritik juga tidak banyak diberikan dari lawan politik presiden.
  • Pada Demorkasi terpimpin ini kebebasan pers juga menjadi berkurang dan adanya larangan penerbitan suratkabar.
  • Sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah

Berikut ini juga ada penyimpangan yang ditemui dalam perjalanan demokrasi terpimpin:

  • Penafsiran Pancasila yang terpisah-pisah terlihat untuk mengambil bagian yang sesuai dengan kepentingan penguasa.
  • Pengangkatan presiden seumur hidup, yang mana bertentangan dengan UUD 1945 yang hanya membolehkan presiden memimpin pemerintahan selama lima tahun.
  • Presiden dapat membubarkan DPR atau lembaga legislatif, yang mana ini bertentangan dengan konsep trias politika.
  • Konsep ideologi Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom (nasionalis, agama dan komunis).
  • Bergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi pemuasatan kekuasaan pada presiden, yang memunculkan identitas otoriter dalam pemerintahan.
  • Pelaksanaan politik luar negeri tidak bebas dan aktif, dibuktikan dengan sering memihak komunis.